KEMISKINAN DI INDONESIA

 

Kemiskinan adalah masalah ekonomi yang pasti dialami oleh semua negara termasuk Indonesia sebagai negara dengan kategori negara berkembang. Upaya sebuah negara berubah menjadi semakin maju tidak berarti tidak meninggalkan masalah. Kemiskinan adalah sebuah masalah sensitif karena melibatkan banyak sekali unsur di dalamnya, bahkan tidak hanya masalah keuangan atau ekonomi, tetapi  juga merembet ke permasalahan perbedaan status sosial dan SARA sehingga kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang bersifat

multi dimensional.

Maksudnya adalah kemiskinan memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin secara aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan serta aspek sekunder yang  berupa miskin akan relasi, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut dapat ditemui dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara umum Indonesia adalah negara yang sedang berproses menuju negara industri yang maju. Hal ini ditandai dengan sedikitnya efek yang diterima ketika terjadi krisis ekonomi global tahun 2008 kemarin, tepat di belakang negara-negara industri besar dunia seperti Cina dan India. Namun bagaimanapun Indonesia tetaplah negara berkembang yang memiliki permasalahan ekonomi termasuk kemiskinan.

Sejak pemerintahan zaman orde lama hingga pasca reformasi, ada beberapa moment krusial tentang kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Seperti di zaman Orde Baru pimpinan Soeharto. Pasca turunnya Soekarno dan diangkatnya Soeharto sebagai Presiden, beliau mencangkan program-program pembentuk ekonomi rakyat dengan cita-cita membentuk Indonesia sebagai negara dengan spesialisasi tertentu dan terwujud ide untuk melakukan swasembada pangan (beras). Dengan kondisi Indonesia sebagai negara agraris, Soeharto membentuk Indonesia sebagai negara swasembada beras dunia, yang diikuti oleh pujian oleh khalayak dunia. Tidak hanya itu, Soeharto juga membuat beberapa kebijakan kesejahteraan sosial seperti Pelita (Pembangunan Lima Tahun) serta Kredit Usaha Tani. Secara gasir besar, sumber-sumber program-program pembangunan yang Soeharto buat adalah dari pinjaman-pinjaman luar negeri seperti IMF dan Consultative Group on Indonesia, sebuah organisasi negara kreditor untuk Indonesia yang di sponsori oleh Perancis. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada dibawah PBB seperti UNICEF, UNESCO dan WHO. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trickle down effect (menetes ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan  pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi  perdagangan industri dan keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama paska Krisis 1997.

Krisis ekonomi 1997/1998 telah mengubur prestasi ekonomi Orde Baru. Kemiskinan melonjak tajam hingga mencapai 24,2% di tahun 1998. Hal ini sangat disayangkan padahal sebelumnya perekonomian kita mendapat pujian sebagai salah satu kejaiban ekonomi Asia(Sjahrir, 1997 ; Stamboel, 2012)

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, semakin meluas menjadi krisis politik yang justru menyebabkan semakin parahnya kondisi perekonomian Indonesia. Demonstrasi mahasiswa merebak ke seluruh penjuru nusantara.

Rupiah yang sempat menguat Rp. 7. 000 per satu dollar AS, melemah kembali ke tingkat Rp. 9. 000. Lebih-lebih setelah pemerintah memustuskan menaikan harga BBM.

Lepas dari krisis 1998, Indonesia mulai menata kembali perekonomian. Pemerintah menyadari bahwa harus adanyas ebuah jaminan sosial agar nantinya kemungkinan terjadinya krisis ekonomi seperti kejadian 1998 tidak terulang. Sejak saat itu lahir Jaminan Pengaman Sosial (JPS) yang melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin dari guncangan ekonomi. Sejak tahun 2000, konsep JPS mulai dikaji, dikembangkan dan sedikit demi sedikit dijalankan. Di periode Kabinet Indonesia Bersatu I dan II, konsep JPS iniberkembang baik. TNP2K yang bekerja langsung dibawah Wakil Presiden langsung menanganinya. Program penanganan kemiskinan ini berevolusi menjadi program empat kluster (bantuan sosial,  pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM dan program murah) yang merupakan program andalan pemerintah.

Referensi :

-          http://www.academia.edu/8819292/FAKTOR_KEMISKINAN_DAN_UPAYA_PENANGGULANGAN_PEMERINTAH_INDONESIA_MAKALAH_Diajukan_Untuk_Memenuhi_Tugas_Mata_Kuliah_Perekonomian_Indonesia_Dosen_Pembimbing