Kebijakan Anti kemiskinan

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan, kelembagaan dan penurunan kemiskinan disajikan dan gambar berikut ini.

Kebijakan lembaga dunia mencakup World Bank, ADB, UNDP, ILO, dsb.

World bank (1990) peprangan melawan kemiskinan melalui:

1.   Pertumbuhan ekonomi yang luas dan menciptakan lapangan kerja yang padat karya

2.   Pengembangan SDM

3.   Membuat jaringan pengaman social bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja serta pengembangan SDM sebagai akibat dari cacat fisik dan mental, bencana, konflik social atau wilayah yang terisolasi

World bank (2000) memberikan resep baru dalam memerangi kemiskinan dengan 3 pilar:

1.   Pemberdayaan yaitu proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat local.

2.   Keamanan yaitu proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makrodan jaringan pengaman yang lebih komprehensif

3.   Kesempatan yaitu proses peningkatan akses kaum miskin terhadap modal fisik dan modal manusia dan peningkatan tingkat pengembalian dari asset asset tersebut.

ADB (1999) menyatakan ada 3 pilar untuk mengentaskan kemiskinan:

1.   Pertumbuhan berkelanjutan yang prokemiskinan

2.   Pengembangan social yang mencakup: pengembangan SDM, modal social, perbaikan status perempuan, dan perlindungan social

3.   Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan

4.   Faktor tambahan:

·      Pembersihan polusi udara dan air kota-kota besar

·      Reboisasi hutan, penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah

Strategi oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan:

a)   Jangka pendek yaitu membangun sector pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan

b)   Jangka menenga\h dan panjang mencakup:

·      Pembangunan dan penguatan sector swasta

·      Kerjasama regional

·      Manajemen APBN dan administrasi

·      Desentralisasi

·      Pendidikan dan kesehatan

·      Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan

·      Pembagian tanah pertanian yang merata

Referensi :

-          http://kuswanto.staff.gunadarma.ac.id